MAFIA MERAJALELA

MAFIA MERAJALELA

Jakarta – Keputusan rapat paripurna DPR, Selasa (22/2), yang menolak usulan hak angket perpajakan dikhawatirkan menumbuhsuburkan praktik mafia pajak di Tanah Air. Keputusan rapat paripurna DPR itu juga mencerminkan adanya kepentingan dan pengaruh jaringan mafia pajak yang merasuki parlemen. Dikhawatirkan ke depan mafia pajak makin merajalela.

Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua DPD Laode Ida, pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, usai rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (22/2) malam.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Setya Novanto atas nama partai menyatakan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena ditolaknya usul hak angket pajak lewat pemungutan suara.
“Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan khususnya PDIP, Partai Hanura, dan PKS yang telah melakukan berbagai upaya. Saya atas nama Partai Golkar mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita mengalami kekalahan,” kata Setya Novanto kepada wartawan usai rapat paripurna DPR.
Rapat paripurna DPR itu memutuskan menolak usulan hak angket perpajakan dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Perpajakan melalui mekanisme voting terbuka.
“Dari 530 anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna kali ini, 264 menerima usul hak angket pajak dan 266 menolak. Dengan demikian, keputusannya menolak,” kata Ketua DPR Marzuki Alie saat menutup rapat paripurna itu.
Laode Ida mengaku kecewa dengan keputusan rapat paripurna DPR. “Keputusan yang diambil melalui hasil voting yang menolak usulan hak angket mafia pajak menunjukkan kemenangan rezim yang membiarkan para mafia pajak menggerogoti kekayaan negeri ini,” ujarnya.
Sikap mayoritas anggota DPR yang menolak usulan hak angket perpajakan juga menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari mafia pajak terhadap DPR. “Keputusan ini merupakan potret fenomenal adanya kepentingan jaringan mafia yang masuk dan berpengaruh di parlemen,” katanya.
Menurut Idrus Marham, Partai Golkar melalui fraksinya di DPR konsisten mendukung pemberantasan mafia pajak sehingga mendukung usulan hak angket perpajakan.
“Kami tidak kecewa. Hanya saja, hasil rapat paripurna ini menunjukkan bahwa niat baik kita untuk memberantas mafia pajak ternyata tidak didukung,” ujarnya.
Namun, Idrus tetap mendesak fraksi-fraksi lain di DPR untuk konsisten memberantasan mafia pajak melalui kewenangan pengawasan DPR. “Hubungan kami sampai saat ini masih baik dengan Partai Demokrat. Karena itu, mari kita sama-sama mengawasi proses hukum pemberantasan mafia pajak yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.
Hal senada dikatakan Anis Matta. Ia menyatakan, penolakan hak angket bukan berarti kekalahan fraksi maupun partai politik. “Ini politik dan demokrasi,” ujarnya.
Namun, ia khawatir dengan ditolaknya usulan hak angket perpajakan, komitmen DPR untuk memberantas praktik mafia pajak menjadi hancur di mata publik.
Ichsanuddin Noorsy mengatakan, penolakan DPR terhadap pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Perpajakan karena kuatnya lobi perusahaan besar pengemplang pajak, termasuk sejumlah perusahaan transnasional (TNC).
“Penolakan ini justru dalam rangka melanggengkan penghisapan ekonomi Indonesia oleh perusahaan TNC dan perusahaan besar melalui pajak yang dikemplang dan mempertahankan modus operandi mafia pajak. Pernyataan hak angket merusak iklim investasi justru memberi gambaran pajak memang sudah dimanipulasi,” katanya.
Ia mengatakan, penyelundupan pajak merupakan modus operandi TNC dan perusahaan-perusahaan besar untuk memperbesar keuntungan dan akumulasi modal. Selama ini, menurut dia, perilaku tersebut mendapat peluang.
“Dan, bisa jadi peluang itu malah menjadi sumber dana bagi transaksi politik untuk kepentingan masing-masing pihak,” katanya.
Selain itu, menurut dia, jika persoalannya adalah hak angket harus ada UU yang dilanggar, maka penolakan dengan alasan ini seolah membenarkan pelanggaran berbagai UU.
Ia menambahkan, persoalan pengemplangan pajak oleh para pengusaha kaya seharusnya benar-benar ditangani dengan tegas, baik oleh institusi hukum maupun politik. Apabila tidak ada ketegasan, maka penghisapan ekonomi akan langgeng karena kuatnya lobi pengusaha.
Ia mencontohkan, saat AS dilanda krisis, Presiden Barack Obama mendapatkan bukti bahwa ribuan orang kaya menyelundupkan pajak dengan cara menyimpan uangnya di bank Swiss.
“Obama meminta Pemerintah Swiss membuka rekening itu. Baru sekitar 200 rekening terbuka, Pengadilan Negeri Swiss memutuskan menghentikan pembukaan rekening itu. Ini membuktikan kuatnya lobi para pengusaha besar,” katanya.
Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan melalui pemungutan suara terbuka dengan opsi menerima atau menolak usulan hak angket pajak. Dalam pemungutan suara, dari Fraksi Partai Demokrat hadir 145 orang dan seluruhnya menyatakan menolak. Fraksi PAN hadir 43 orang dan solid menyatakan menolak. Begitu juga Fraksi PPP yang hadir 26 orang sepakat menolak.
Sementara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, dari yang hadir 28 orang, 26 orang menolak. Sedangkan dua anggota FKB, yakni Lili Wahid dan Effendi Choirie, menyatakan menerima. Dan, Fraksi Gerindra hadir 26 orang, seluruhnya menyatakan menolak.
Dari 106 anggota Fraksi Partai Golkar yang hadir, seluruhnya solid menerima opsi hak angket pajak. Selanjutnya, dari Fraksi PDI Perjuangan yang hadir 84 orang, seluruhnya sepakat menerima.
Sebanyak 65 anggota Fraksi PKS seluruhnya menyatakan menerima, begitu pula dari Fraksi Hanura hadir 16 orang dan solid menerima.
Sebelum dilakukan voting, Rapat Paripurna DPR sejak dibuka, Selasa (22/2) pagi, berlangsung alot dan diwarnai berbagai interupsi.
Fraksi-fraksi berdebat mengenai perlu-tidaknya menggunakan hak angket untuk mengusut kasus perpajakan. Anggota DPR berebut kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai usul hak angket itu.
Perdebatan panjang itu akhirnya menjadi alasan bagi Marzuki Alie untuk menghentikan sementara (skors) rapat untuk selanjutnya dilakukan lobi antarpimpinan fraksi. Berdasarkan hasil lobi itulah diputuskan dua opsi yang dipilih lewat mekanisme voting terbuka di DPR.
Di luar sidang, manuver dan tekanan antarpartai pendukung dan penolak masih berlangsung melalui pernyataan-pernyataan di media. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, pihaknya mengikhlaskan partai koalisi yang bersikap seperti oposisi.
Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB ini membahas empat agenda, dua di antaranya mengenai usul hak angket perpajakan. Satu usul penggunaan hak angket kasus perpajakan dari Komisi XI kandas di awal Rapat Paripurna DPR karena sembilan pengusulnya menarik diri.
Ketua DPR Marzuki Alie, yang memimpin rapat paripurna itu, telah mengambil keputusan bahwa usul hak angket penerimaan negara dari perpajakan dan kasus-kasus perpajakan Komisi XI DPR tidak dapat dilanjutkan. Hak angket ini diusulkan 27 anggota DPR dari beberapa fraksi.
Sesuai tata tertib DPR, usul hak angket dapat dibahas ditingkat selanjutnya bila didukung minimal 25 anggota DPR dari beberapa fraksi. Dari 27 usul hak angket ini, sembilan inisiator kemudian menarik dukungan.
Perbedaan pendapat dalam sesi paripurna sebelumnya akhirnya lebur dalam kesepakatan ini. Dengan demikian, voting untuk hak angket hanya berjalan sekali dengan opsi diterima atau tidak.
Sumber : http://golkardki.net/berita/berita-nasional/2546-mafia-pajak-makin-mengkhawatirkan-.html
Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s