HUKUM TIDAK TEGAK DI INDONESIA

HUKUM TIDAK TEGAK DI INDONESIA

Group Maret 2007 melakukan jajak pendapat umum untuk mengetahui opini 479 responden asal enam kota Makasar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan, tentang pemberantasan korupsi.

Media Group menanyakan pendapat responden, apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa pemberantasan korupsi sekarang ini cenderung tebang pilih. Artinya, beberapa orang diseret ke pengadilan, sementara beberapa lainnya bisa lepas dari jeratan hukum karena mendapat perlindungan politik dari pihak tertentu.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas responden 75% setuju pemberantasan korupsi tebang pilih. Lalu, 20 persen menjawab tidak setuju, dan lima persen sisanya menyatakan tidak tahu.

Ketika pertanyaan yang lebih spesifik diajukan lagi, apakah setuju dengan pernyataan, KPK yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi, juga cenderung tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya.
Hasilnya, sebanyak 71 persen responden menyatakan setuju, 22 persen tidak setuju, dan tujuh persen menyatakan tidak tahu.

Selain oleh survei, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Hukum Indonesia (GPHI), sudah meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
Salah satu anggota GPHI, Hasanuddin Yusuf malah menegaskan KPK sebaiknya dibubarkan saja, bila keberadaannya menimbulkan resistensi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Indikasi yang terdapat saat ini, banyak pelaku korupsi yang menjadi pesakitan KPK berasal dari mereka yang tidak punya posisi politik yang kuat, atau tidak memiliki relasi yang kuat dengan kekuasaan,” cetus Hasanuddin, bersama GPIH berkunjung ke kantor Media Indonesia, Selasa (20/2).

Hasanuddin menilai, pejabat yang masih memiliki kekuasaan tidak tersentuh oleh KPK. Bila kecenderungan tebang pilih terus terjadi, kondisi tersebut rawan dan dapat memunculkan konflik horizontal.

Sejumlah tokoh yang kini menjadi pesakitan karena diduga korupsi, atau sudah divonis korupsi, kental dengan posisi politik yang pernah atau sedang dijabatnya. Sebut misalnya mantan pejabat dan menteri era Presiden Megawati Soekarnopoetri Theo F. Toemion (mantan Kepala BKPM), Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan), Said Agil Husin Al-Munawar (mantan Menteri Agama), Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur), dan Widjanarko Puspoyo (mantan Dirut Bulog). Demikian pula dengan nasib kader Partai Golkar seperti Ali Mazi (Gubernur Sulawesi Tenggara) dan Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kartanegara).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, menjawab pertanyaan Berita Indonesia mengatakan, prinsipnya partai itu mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan penegakan hukum yang konsisten.

Perundang-undangan tentang KPK masih memerlukan perubahan.“Tapi, harusnya Presiden konsisten dengan janjinya, dan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum siapapun yang salah harus diproses. Di lingkungan Istana, dan jajaran birokrasi, sekarang harusnya ditindak kalau memang ada indikasi KKN, jangan malah dibiarkan saja apalagi yang sudah diperiksa KPK terus tanpa proses,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengingatkan, dulu Presiden pernah berjanji akan bersih-bersih di lingkungannya dulu sebelum membersihkan di luar. “Ini yang banyak masyarakat bingung, kok tidak menyeluruh, dan merata sebagaimana janjinya.”

Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo mengatakan, penanganan kasus korupsi terhadap sejumlah kader partainya sebagai tindakan tebang pilih dalam penegakan hukum. Banyak kader PDI-P, baik yang ada di DPRD maupun sebagai kepala daerah, harus menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang juga dilakukan anggota dari partai politik lainnya.

“PDI Perjuangan menilai rezim ini melakukan tebang pilih. Kita akan membela karena masalah ini bukan menjadi persoalan hukum semata,” kata Pramono.

Presiden RI periode 1999-2001, Abdurrahman Wahid, turut menegaskan belum ada kemajuan berarti dalam penegakan hukum di Indonesia. Kecuali telah terjadi tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Gus Dur mengatakan, keberadaan hukum tidak tegak di Indonesia. “Kalau ada penindakan, itu hanya tebang pilih,” tandasnya.

Ia menuding Mahkamah Agung (MA) terlibat dalam hal ini. “Padahal koruptor masih banyak berkeliaran di jalan-jalan. Apa ini tidak tebang pilih, ketua MA saja koruptor,” kata Gus Dur dengan gaya khasnya.
Gus Dur menyebutkan penegakan hukum, terutama dalam pemberatasan korupsi yang tebang pilih terjadi sangat menonjol akhir-akhir ini, dan lebih banyak dilakukan terhadap pejabat atau mantan pejabat yang pernah dekat dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut contoh nama Rokhmin Dahuri, Said Agil Husin Al Munawar dan Widjanarko Puspoyo.

“Yang lain dibiarkan saja enak-enakan. ‘Yang lain’ itu adalah pelaksana hukum di negeri kita. Pelaksana hukum adalah Mahkamah Agung, ke bawah, pengadilan-pengadilan dan sebagainya. Hukum sama sekali tidak terlaksana. Hukum bisa diperjualbelikan,” ungkap Gus Dur.

Kasus dana nonbujeter yang terkumpul di Departemen Kelautan dan Perikanan era Menteri Rokhmin Dahuri hingga Freddy Numberi, jumlahnya tak kurang Rp 30 miliar.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dana sebesar itu dikumpulkan secara tidak sah dan penggunaannya melanggar undang-undang. Modusnya, dipungut dari Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), dan proyek pembinaan sarana DKP.
Sejumlah nama dan institusi sudah disebut-sebut sebagai penerima dana nonbujeter DKP ini, namun belum satupun diantaranya yang sudah disidik oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang diduga terlibat penerima dana korupsi. Hal ini semakin membuktikan kuatnya aksi tebang pilih penegakan korupsi di negeri ini hingga detik ini.

Pada tahun 2003 terkumpul dana Rp 5.527.535.320 mengalir jauh ke sejumlah nama dan lembaga seperti Ketua Komisi Perikanan DPR Awal Kusumah, Pondok Pesantren Darul Falah, IPB Bogor, Muslimah NU, KNPI Banten, Kementerian Kebudayaan, HMI, ICMI, KAHMI, hingga Presiden Magawati Soekarnoputri dan suami Taufiek Kiemas.

Kemudian selama tahun 2004 terkumpul dana Rp 7 miliar mengalir ke kocek Saifullah Yusuf, Slamet Effendi Yusuf, Anthoni Amir, Sarwono Kusumaatmadja, Ketut Nurjana, anggota DPR  Komisi III, PPP, Golkar, Komunitas Koperasi Masyarakat Pinggiran, majalah Tokoh, IPB, Bpk Aman, Partai Sarekat Islam, HMI, LDNU, Gowa Mataram, KAMI, dan BEM IPB. Bahkan, hanya dua hari setelah pergantian Menteri dari Rokhmin ke Freddy sudah keluar uang Rp 200 juta untuk pembiayaan kebutuhan operasional Menteri.

Selama era Menteri Freddy pungutan dana nonbujeter DKP ini masih berlanjut, penerimanya antara lain Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNPD), Kongres Muslimat NU di Batam, Konvoi Mudik Lebaran PDI Perjuangan, sampai ke biaya  pengadaan peralatan rumah dinas Menteri, open house Natal dan Tahun Baru 2005, serta biaya ongkos jahit pakaian Menteri.

Menanggapi sinyalemen Gus Dur, telah terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie mengandaikan, kalau ada 1.000 kasus, sementara tenaga penegak hukum cuma bisa mengerjakan seratus selama setahun, berarti memang harus tebang pilih.

“Masalahnya bukan pada ada tidaknya tebang pilih, tapi cara memilihnya bagaimana. Itu yang menjadi soal. Memilihnya mulai dari yang mana. Jangan memilih dari yang mudah-mudah saja. Tapi justru yang strategis. Bagaimana cara memilihnya, dan apa kriterianya, ya itu yang harus disesuaikan dengan keinginan publik. Yang tidak betul adalah bila memilihnya sesuai selera kekuasaan. Memilihnya jangan karena selera, tetapi karena obyektifitas, misalnya yang tingkat kerugiannya paling tinggi,” ungkap Jimly.

Hal senada disampaikan Hendarman Soepandji, Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Menjawab pertanyaan Berita Indonesia usai menghadiri acara peluncuran Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Kamis (19/4), Hendarman mengatakan pihaknya tidak melakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi.

“Tebang pilih itu, kalau ada lima tersangka, yang disidik hanya tiga, itu baru tebang pilih,” tukas Hendarman, yang masih menjabat Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Janji SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menegaskan, pemerintah sama sekali tidak akan pilih kasih dalam memberantas korupsi yang sering disebut dengan istilah “tebang pilih”.

Apalagi terhadap kasus-kasus korupsi berskala besar yang merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat, Presiden memastikan pemerintah tidak akan bersikap pilih kasih.

Karena itu, Presiden meminta aparat penegak hukum untuk bersikap hati-hati dalam menerima dan mempelajari setiap laporan agar jangan salah bertindak.

Untuk memperkuat komitmen memberantas korupsi, dan dalam rangka meningkatkan citra bangsa dan negara kepada dunia internasional, kata Presiden, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption. Pemerintah juga terus meningkatkan kemampuan aparatur penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah terjadi, serta bersinergi dengan KPK, sebagai badan independen yang berada di luar pemerintah.

Sambil memerangi tindak pidana korupsi pemerintah juga terus melakukan tindakan pencegahan, terutama membenahi birokrasi dan memperbaiki gaji aparatur negara. Perbaikan sistem birokrasi dilakukan dengan lebih berorientasi pada prestasi dan kinerja.

Presiden mengatakan, reformasi ini sejalan dengan reformasi sistem pengelolaan keuangan negara.

Sumber : http://www.beritaindonesia.co.id/berita-utama/reformasi-penegakan-hukum/page-7

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s